NAURU PINDAH HALUAN POLITIK

Nauru, Negara Republik yang terletak diatas pulau karang kecil di tengah lautan Pasifik menyatakan sikap Politik Baru, mendukung Integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nauru adalah sebuah Negara kecil yang sangat kaya raya dengan produksi tambang phospat kini mengalami masa sulit dengan perekonomian negaranya, karena tambang Phospat yang dahulunya menjadi sumber utama devisa Negara telah terkeruk habis.  Negara yang pernah menjadi Negara terkaya dan makmur kini mulai goyah memikirkan masa depan warga Negaranya yang hanya berjumlah enam ribu orang, sementara penghuni lainnya adalah para pengungsi kapal dari Afganistan, Pakistan dan Negara-Negara Timur Tengah yang dipindahkan ke sana oleh Pemerintah Australia dan berdiam di pusat pengungsian yang mewah, sehingga seluruh jumlah penduduk pulau itu mencapai 13 ribu orang.

Republik Nauru

Kini Negara kecil ini sedang mengemas langkah-langkah baru survival menyongsong masa depan untuk warga Negaranya dengan memperbaiki Manajemen keuangan Negaranya dengan Investasi diantaranya di bidang perikanan, sisa-sisa tambang phospat termasuk menginvestasikan Pulau Nauru menjadi tempat yang digunakan oleh Australia dalam mengurus proses Keimigrasian para pengungsi (Detention Centre) sebelum mereka mendapatkan status baru yang jelas.

Pada tanggal 31 Januari 2017 yang lalu, Negara Republik Nauru merayakan HUT Kemerdekaan yang ke-49.  Momentum ini sangat penting dimana Negara Republik Nauru mencanangkan langkah baru Politik Negaranya menyongsong masa depan, sama seperti Negara-Negara kecil lainnya.  Nauru sedang terancam bahaya Globalisasi termasuk perubahan suhu bumi dan naiknya permukaan air laut serta survival dari warga Negaranya sebagai ancaman serius, sehingga pencanangan keputusan baru menjadi prioritas utama yang segera dilaksanakan.

Negara Republik Nauru dalam hal memandang masa depan Negeri dan warga Negaranya, tidak dapat bertahan dalam kondisi sekarang dan mencoba teka-teki masa depan dan menjawabnya sendiri, tetapi memerlukan bantuan Negara lain dalam visi masa depan, “Together we stand for survival” daripada hancur termakan oleh “survival of the filter” karena kelemahan sendiri.

Dalam Percaturan Politik di kawasan Pacifik, Republik Nauru merupakan satu Negara diantara 16 Negara anggota PIF (Pacifik Islands Forum) yang memberi dukungan terhadap Perjuangan Papua Merdeka hal ini terbukti dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang penting, termasuk terorganisirnya seluruh aktivitas kampanye Internasional politik Papua Merdeka di tingkat 50 Nauru House di Melboune – Australia yang dapat berhubungan dengan seluruh Negara-Negara, hal mana lewat partisipasi Kesatuan Negara-Negara Pasifik dan Melanesia Spearhead Group (MSG), memungkinkan orang Papua Merdeka membawa masalah perjuangan masuk di Sidang Millenium (Sidang Umum PBB) tahun 2000, ini kontribusi Negara Republik Nauru yang sangat signifikan terhadap perjuangan Papua Merdeka.  Dukungan yang demikian masih berlanjut, bahkan pada sidang umum tahun 2016, Nauru termasuk salah satu Negara diantara 5 Negara Mikronesia dan Polinesia yang menyuarakan simpati terhadap masalah hak asasi di Tanah Papua.

Politik itu seperti arus di laut atau awan di langit, arahnya tak tentu tetapi ditentukan oleh kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan masa depan suatu Negara, begitu juga dengan Negara Republik Nauru tiba pada persoalan hari esok Negeri dan warga Negaranya mana yang harus dipilih dan diputuskan.

Dilain pihak, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai polemik politik dis-integrasi bangsa berusaha menjawab berbagai tantangan politik Internasional, termasuk meredamkan dukungan Negara Pacifik terhadap perjuangan Papua Merdeka.

Dalam rangka menetapkan masa depan, Negara Republik Nauru kini memandang Indonesia sebagai salah satu Negara Besar di kawasan Pacifik Selatan dan Asia Tenggara untuk menjalin hubungan kerjasama, teristimewa pada isu survival dan bahaya Globalisasi yang semakin menjadi ancaman serius, oleh karena itulah kerja sama mulai dirintis oleh Pemerintah Indonesia melalui sebuah Tim yang secara sukses telah berdialog dengan pemerintah Negara Republik Nauru tentang keadaan sebenarnya di Tanah Papua termasuk isu-isu hak asasi yang dibesar-besarkan tanpa alasan dan bukti.

Tim yang terdiri dari 4 OAP, masing-masing Nickolas Simlone Messet, Pranzabert Joku, Nico Jakarmilena dan Jhon Norotouw telah mengadakan perbincangan resmi atas nama Pemerintah Indonesia tentang keadaan real hak asasi di Tanah Papua. Disadari bahwa keadaan human right abuses yang disebarkan melalui media sosial seperti Facebook, website dan sebagainya adalah hal-hal yang tidak benar dan dari sumber yang tidak terpercaya.

Dalam rangka memperbaiki situasi hubungan politik yang kurang baik dengan Indonesia, telah disampaikan pula bahwa Pemerintah Indonesia telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada utusan Negara manapun untuk mengunjungi Tanah Papua.

Presiden Negara Republik Nauru, Hon Baron Waqa dalam apresiasinya menyatakan bahwa Negara Republik Nauru dalam menyongsong hari esok yang lebih baik  bagi Negeri dan warga Negaranya akan membuka hubungan Diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini telah dikatakan dengan serius dan telah dibuktikan dengan adanya undangan resmi Negara yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. untuk mengunjungi Negara Republik Nauru pada tanggal 31 Januari 2017 lalu untuk menghadiri perayaan HUT Kemerdekaan ke-49, hal mana kehadiran  itu sudah ditandai dengan kehadiran Delegasi Indonesia  yang dipimpin oleh Deputy I Polhukam Mayjen TNI Yoedhi Swastono.

Sikap politik Negara Republik Nauru tentu saja memberi signal yang jelas kepada Negara-Negara lain dalam persemakmuran Pacifik untuk mempertimbangkan posisi mereka terutama menanggapi kehadiran Indonesia di Pasifik sebagai Post Forum Dialog Partner atau status Masyarakat Melanesia Indonesia  sebagai anggota Associate Member.

Sumber : John Norotouw (Pengamat Sosial Politik)

Diterbikan di Cenderawasih Pos (27/2)

Jokowi: Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding, Saya Akan Bersikap

Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan peluncuran uang rupiah baru di Gedung Bank Indonesia

"Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017) pagi.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait.

"Sekarang ini biar menteri dulu," ujar Jokowi.

Pada dasarnya, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah.

"Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis," ujar Jokowi.

"Namun, ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia menyatakan tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan tetap akan berpegang teguh pada status Kontrak Karya (KK).

Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihan jika tidak ada jalan keluar dari kedua pihak.

Terkait upaya negosiasi dengan pemerintah yang belum menemui titik terang, Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut.

Freeport mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, Jumat (17/2/2017). Ketentuan itu diatur dalam KK, khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa.

Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari status KK menjadi status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu.

Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin.

Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku.

Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51 persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat.

Artikel asli

Ini dia orang yang selalu membuat resah di jalan Timika-Pomako

Wene Doga, pria paruh baya yang berumur 29 tahun itu sering meresahkan masyarakat yang berada di Jalan Timika-Pomako. Pria yang berasal dari suku amungme ini bekerja sebagai wiraswasta, tetapi tidak pernah jelas apa yang sebenarmya dia kerjakan.

Wene Doga

Setiap harinya, wene sering terlihat di Jalan Timika-Pomako, entah apa tujuan nya yang sebenarnya. Pada suatu kesempatan, dia terlihat sedang melaksanakan orasi-orasi tentang Papua Merdeka atau KNPB. Setiap ada orang yang lewat atau melintas di depannya selalu diberhentikan dan diajak bicara tentang Papua merdeka, padahal tidak semua orang percaya dan senang terhadap hal itu.

“Kadang tong merasa takut lewat jalan itu, apalagi tong lihat Wene pu muka, lebih baik tong putar jalan jadi, daripada tong dengar dong bicara,” cerita salah satu penduduk yang hendak melewati di depan wene tetapi tidak jadi dan berbalik arah di jalan Timika-Pomako itu.

Wene Doga saat melakukan aksinya di Jalan Timika-Pomako

Wene memang sudah lama tergabung dalam KNPB Timika, mungkin dia adalah salah satu personel yang ditunjuk untuk menyuarakan tentang KNPB di jalan-jalan. Dia berusaha mempengaruhi masyarakat yang melintasinya untuk bergabung dan mengikuti kegiatan KNPB. Dia telah menghasut masyarakat untuk melawan pemerintah dan lepas dari NKRI.

“Dong pu mulut besar dan kasar, dong paksa-paksa tong yang lewat untuk ikut KNPB, lama-lama masyarakat di sini takut, dong ancam-ancam tong pu anak juga” tambah masyarakat menjelaskan.

Hal yang tidak bisa dimaafkan lagi adalah wene suka memaksa anak-anak sekolah untuk bolos dan mengikuti kegaitan KNPB. Anak-anak sekolah itu diiming-imingi akan diberikan uang, tetapi sampai selesai acara anak-anak itu pun tidak diberikan uang sama sekali.

Gelar Rapat Tertutup, KNPB Rencanakan Sebar Issu di Papua

Masih dengan cara yang sama, kelompok anti pembangunan Papua (KNPB) kembali menggelar rapat-rapat gelap yang bertujuan menipu dan membodohi mayarakat di Provinsi Papua bahwa mereka selama ini memperjuangkan hak-hak orang Papua yang faktanya telah merdeka bersama Indonesia.

Beberapa nama yang sering menentang dan menolak secara terang-terangan adanya pembangunan di Provinsi Papua yakni Victor Yeimo, Sem Awom, Markus Haluk, Ogram Wanimbo, Naftali Tebay dan Melianus Wantik serta 73 simpatisan KNPB yang telah diketahui aparat kepolisian melakukan rapat tertutup di Asrama Biak, Padang Bulan Abepura, Kota Jayapura.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan tentang penyebaran issu (berita bohong) tentang referendum Papua yang saat ini diserahkan pada organisasi yang berisikan pengangguran yang sering melakukan aksi palang jalan dengan minta sumbangan di daerah Perumnas IV Jalan Alternatif Waena – Jayapura yakni KNPB.

Salah satu mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) yang tinggal di Asrama Biak, Andre Mofu meresa resah jika lingkungan tempat tinggalnya dijadikan sebagai tempat pertemuan organisasi illegal tersebut. Ia berharap agar aparat kepolisian dapat membantu menjaga keamanan baik di asrama dan di lingkungan sekitar asrama.

Kapolres Jayapura AKBP Tober Sirait S.IK

Kapolres Jayapura AKBP Tober Sirait S.IK saat ditemui di kantornya membenarkan hal tersebut, “kami telah mencium rencana mereka, dan hanya kami pantau saja, agar pada saat yang tepat dapat kami langsung ringkus seluruhnya. Masyarakat Papua punya hak untuk mendapatkan kehidupaan yang aman tanpa gangguan dari KNPB, di situlah tugas kami untuk mewujudkannya”.

Sirait juga menghimbau pada masyarakat Papua khususnya Jayapura agar segera melaporkan jika melihat gerakan tambahan dari organisasi ilegal ini dan tidak perlu mempercayai cara-cara mereka menipu masyarakat Papua dengan issu issu yang sengaja mereka sebarkan untuk membuat situasi keamanan di Kota Jayapura tidak kondusif

Artikel asli

Fiji Tegaskan Komitmen Dukung Papua Adalah Bagian NKRI

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan Fiji Hon Ratu Inoke Kubuabola di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), guna membahas peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Hal tersebut dibenarkan secara langsung oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

Menurut Ryamizard, kunjungan tersebut merupakan kunjungan bilateral meningkatkan hubungan diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Fiji yang sudah terjalin cukup lama. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas masalah nasional maupun internasional yang sekarang ini sedang bergejolak.

“Dalam pertemuan tersebut yang kita sampaikan adalah, diharapkan tidak ada perang sesama negara. Musuh kita bersama adalah Radikalisme dan Premanisme, kita perangi bersama. Ancaman nyata bencana alam, pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, ancaman dunia cyber, narkoba, itu ancaman setiap negara dibahas," kata Ryamizard.

Selain itu dia juga menyatakan, selama kunjungan di Indonesia, Menhan Fiji berkunjung ke beberapa fasilitas militer yang dimiliki TNI. Seperti kunjungan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaiam (PMPP) TNI di Sentul dan menghadiri Indo Defence 2016. Ryamizard mengatakan, Fiji sangat tertarik untuk membeli kapal dan senjata ringan buatan Indonesia.

Mantan KSAD itu juga menyinggung sikap Fiji yang merupakan salah satu negara di Kepulauan Pasifik yang menolak mendukung Papua untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). Ryamizard mengapresiasi langkah Fiji yang bersikap tegas terkait Papua yang dianggap bagian tak terpisahkan dari NKRI.

Menteri Pertahanan dan Keamanan Fiji Hon Ratu Inoke Kubuabola

"Fiji tidak dukung (Papua gabung MSG). Vanuatu dan Solomon yang mendukung. Fiji sampaikan komitmennya untuk dukung Papua tetap dalam bagian NKRI," katanya.

Ryamizard pun mendorong agar Fiji juga dapat melobi negara tetangganya yang berupaya mendukung Papua untuk masuk MSG. Pasalnya, ia menegaskan, hubungan baik antara kedua negara juga harus ditandai dengan saling mendukung kedaulatan masing-masing.

"Jadi kita semua berbicara masalah perdamaian, artinya ingin damai, yang grup ini (negara pendukung Papua gabung MSG) mau ribut, tolong (Fiji) kasih tahu," katanya.






Artikel asli

Dari Jayapura Menuju Biak, KNPB Coba Tipu Masyarakat Papua Lagi

Senin (21/2) pukul 09.30 WIT tadi pagi terlihat tokoh militan KNPB berada di Bandara Sentani Jayapura. Dilihat dari data keberangkatan penumpang di bandara, tujuan mereka adalah Biak. Menurut informasi yang beredar mereka berencana untuk menggelar workshop KNPB di sana.

Sebelumnya, pada hari Minggu (20/2) sekitar pukul 14.00 s.d 17.00 WIT telah dilaksanakan pertemuan tertutup oleh 3 Fraksi ULMWP (PNWP, NRFPB dan WPNCL). Di dalam pertemuan itu terlihat beberapa tokoh KNPB Pusat maupun wilayah seperti Victor Yeimo, Sem Awom, Markus Haluk, Ogram Wanimbo, Naftali Tebay dan Melianus Wantik. Pertemuan yang dilaksanakan di Asrama Biak-Padang Bulan Abepura Jayapura iyu dihadiri oleh sekitar 73 orang simpatisan.

Dalam pertemuan tertutup itu, dirumuskan bahwa agenda dalam negeri mereka akan difokuskan kepada KNPB. Rencananya KNPB akan berkeliling untuk berdiskusi dengan kodap-kodap TPN OPM terkait penyatuan pendapat untuk referendum. Tetapi sebelum itu, mereka berencana melakukan pertemuan/workshop di Biak.

Kapolres Jayapura AKBP Tober Sirait S.IK

“Kami telah mencium rencana mereka, sengaja hanya kami pantau saja, agar pada saat yang tepat dapat kami langsung ringkus seluruhnya. Masyarakat Papua punya hak untuk mendapatkan kehidupaan yang aman tanpa gangguan dari KNPB, di situlah tugas kami untuk mewujudkannya” ujar Kapolres Jayapura AKBP Tober Sirait S.IK saat ditemui tadi siang di Kantornya.

Kapolres Biak Numfor AKBP  Hadi Wahyudi S.IK

“Saya sudah dihubungi oleh Kapolres Jayapura terkait masalah KNPB ini. kami sudah menyiagakan personel dan menyebar personel di titik-titik yang kemungkinan dijadikan tempat pertemuan. Di Biak ini pernah dijadikan tempat pertemuan penting oleh para separatis itu dan saya pastikan itu tidak akan terulang kembali” tegas Kapolres Biak Numfor AKBP  Hadi Wahyudi S.IK menjelaskan.

Ribuan Warga Meriahkan Semarak HUT Merauke

Arak-arakan merah putih dan berbagai kostum membanjiri jalan Achmad Yani hingga Jalan Trikora, Merauke. Pagi tadi, Sabtu (18/2) telah dilaksanakan peringatan HUT Merauke yang ke 115. Pada HUT Merauke tahun ini mengambil tema Kita Tingkatkan Stabilitas Keamanan, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Mengangkat Serta Meningkatkan Identitas Budaya Dan Kearifan Lokal.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, acara HUT Merauke kali ini juga diperingati dengan acara Pawai Gerak Jalan. Kegiatan tersebut diikuti -+ 3000 peserta pawai gerak jalan dari SD, SMP, SMA, Mahasiswa, dan Pegawai negeri di Merauke. Pawai gerak jalan dimulai pada pukul 09.00 WIT tadi pagi, start dari jalan Achmad Yani dipimpin oleh Sunaryo Wakil Bupati Merauke dan Finish di Gedung Negara di Jalan Trikora disambut oleh Frederikus Gebze (Bupati Merauke).

Berdasarkan tema HUT Merauke tahun ini, maka dalam pawai gerak jalan ini terlihat masyarakat merauke menggunakan pakaian khas suku mereka masing-masing. Selain itu mereka juga membawa bendera dan hiasan yang bernuansa merah putih sebagai wujud bahwa walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, mereka disatukan oleh identitas  sebagai bangsa Indonesia dan dapat hidup bersama di Merauke.

Setelah melaksanakan pawai, acara dilanjutkan dengan hiburan dan ramah tamah. Terlihat kebersamaan dan keakraban  warga Merauke di acara tersebut. Masyarakat dari berbagai latar belakang suku yang tinggal di merauke kini berbaur menjadi satu untuk memeriahkan HUT merauke tersebut.

“Seluruh warga Merauke datang dan turun ke jalan, mereka memakai pakaian khas suku mereka masing-masing, berbaur menjadi satu dibalut dengan merah putih di mana-mana. Hal ini menandakan bahwa di Merauke telah terjalin ikatan yang kuat antara warga asli dan pendatang, bahu-membahu membangun Merauke.” Cuplikan kata sambutan Frederikus Gebze (Bupati Merauke) pada acara peringatan HUT Merauke tersebut.