NAURU PINDAH HALUAN POLITIK

Nauru, Negara Republik yang terletak diatas pulau karang kecil di tengah lautan Pasifik menyatakan sikap Politik Baru, mendukung Integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nauru adalah sebuah Negara kecil yang sangat kaya raya dengan produksi tambang phospat kini mengalami masa sulit dengan perekonomian negaranya, karena tambang Phospat yang dahulunya menjadi sumber utama devisa Negara telah terkeruk habis.  Negara yang pernah menjadi Negara terkaya dan makmur kini mulai goyah memikirkan masa depan warga Negaranya yang hanya berjumlah enam ribu orang, sementara penghuni lainnya adalah para pengungsi kapal dari Afganistan, Pakistan dan Negara-Negara Timur Tengah yang dipindahkan ke sana oleh Pemerintah Australia dan berdiam di pusat pengungsian yang mewah, sehingga seluruh jumlah penduduk pulau itu mencapai 13 ribu orang.

Republik Nauru

Kini Negara kecil ini sedang mengemas langkah-langkah baru survival menyongsong masa depan untuk warga Negaranya dengan memperbaiki Manajemen keuangan Negaranya dengan Investasi diantaranya di bidang perikanan, sisa-sisa tambang phospat termasuk menginvestasikan Pulau Nauru menjadi tempat yang digunakan oleh Australia dalam mengurus proses Keimigrasian para pengungsi (Detention Centre) sebelum mereka mendapatkan status baru yang jelas.

Pada tanggal 31 Januari 2017 yang lalu, Negara Republik Nauru merayakan HUT Kemerdekaan yang ke-49.  Momentum ini sangat penting dimana Negara Republik Nauru mencanangkan langkah baru Politik Negaranya menyongsong masa depan, sama seperti Negara-Negara kecil lainnya.  Nauru sedang terancam bahaya Globalisasi termasuk perubahan suhu bumi dan naiknya permukaan air laut serta survival dari warga Negaranya sebagai ancaman serius, sehingga pencanangan keputusan baru menjadi prioritas utama yang segera dilaksanakan.

Negara Republik Nauru dalam hal memandang masa depan Negeri dan warga Negaranya, tidak dapat bertahan dalam kondisi sekarang dan mencoba teka-teki masa depan dan menjawabnya sendiri, tetapi memerlukan bantuan Negara lain dalam visi masa depan, “Together we stand for survival” daripada hancur termakan oleh “survival of the filter” karena kelemahan sendiri.

Dalam Percaturan Politik di kawasan Pacifik, Republik Nauru merupakan satu Negara diantara 16 Negara anggota PIF (Pacifik Islands Forum) yang memberi dukungan terhadap Perjuangan Papua Merdeka hal ini terbukti dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang penting, termasuk terorganisirnya seluruh aktivitas kampanye Internasional politik Papua Merdeka di tingkat 50 Nauru House di Melboune – Australia yang dapat berhubungan dengan seluruh Negara-Negara, hal mana lewat partisipasi Kesatuan Negara-Negara Pasifik dan Melanesia Spearhead Group (MSG), memungkinkan orang Papua Merdeka membawa masalah perjuangan masuk di Sidang Millenium (Sidang Umum PBB) tahun 2000, ini kontribusi Negara Republik Nauru yang sangat signifikan terhadap perjuangan Papua Merdeka.  Dukungan yang demikian masih berlanjut, bahkan pada sidang umum tahun 2016, Nauru termasuk salah satu Negara diantara 5 Negara Mikronesia dan Polinesia yang menyuarakan simpati terhadap masalah hak asasi di Tanah Papua.

Politik itu seperti arus di laut atau awan di langit, arahnya tak tentu tetapi ditentukan oleh kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan masa depan suatu Negara, begitu juga dengan Negara Republik Nauru tiba pada persoalan hari esok Negeri dan warga Negaranya mana yang harus dipilih dan diputuskan.

Dilain pihak, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai polemik politik dis-integrasi bangsa berusaha menjawab berbagai tantangan politik Internasional, termasuk meredamkan dukungan Negara Pacifik terhadap perjuangan Papua Merdeka.

Dalam rangka menetapkan masa depan, Negara Republik Nauru kini memandang Indonesia sebagai salah satu Negara Besar di kawasan Pacifik Selatan dan Asia Tenggara untuk menjalin hubungan kerjasama, teristimewa pada isu survival dan bahaya Globalisasi yang semakin menjadi ancaman serius, oleh karena itulah kerja sama mulai dirintis oleh Pemerintah Indonesia melalui sebuah Tim yang secara sukses telah berdialog dengan pemerintah Negara Republik Nauru tentang keadaan sebenarnya di Tanah Papua termasuk isu-isu hak asasi yang dibesar-besarkan tanpa alasan dan bukti.

Tim yang terdiri dari 4 OAP, masing-masing Nickolas Simlone Messet, Pranzabert Joku, Nico Jakarmilena dan Jhon Norotouw telah mengadakan perbincangan resmi atas nama Pemerintah Indonesia tentang keadaan real hak asasi di Tanah Papua. Disadari bahwa keadaan human right abuses yang disebarkan melalui media sosial seperti Facebook, website dan sebagainya adalah hal-hal yang tidak benar dan dari sumber yang tidak terpercaya.

Dalam rangka memperbaiki situasi hubungan politik yang kurang baik dengan Indonesia, telah disampaikan pula bahwa Pemerintah Indonesia telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada utusan Negara manapun untuk mengunjungi Tanah Papua.

Presiden Negara Republik Nauru, Hon Baron Waqa dalam apresiasinya menyatakan bahwa Negara Republik Nauru dalam menyongsong hari esok yang lebih baik  bagi Negeri dan warga Negaranya akan membuka hubungan Diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini telah dikatakan dengan serius dan telah dibuktikan dengan adanya undangan resmi Negara yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. untuk mengunjungi Negara Republik Nauru pada tanggal 31 Januari 2017 lalu untuk menghadiri perayaan HUT Kemerdekaan ke-49, hal mana kehadiran  itu sudah ditandai dengan kehadiran Delegasi Indonesia  yang dipimpin oleh Deputy I Polhukam Mayjen TNI Yoedhi Swastono.

Sikap politik Negara Republik Nauru tentu saja memberi signal yang jelas kepada Negara-Negara lain dalam persemakmuran Pacifik untuk mempertimbangkan posisi mereka terutama menanggapi kehadiran Indonesia di Pasifik sebagai Post Forum Dialog Partner atau status Masyarakat Melanesia Indonesia  sebagai anggota Associate Member.

Sumber : John Norotouw (Pengamat Sosial Politik)

Diterbikan di Cenderawasih Pos (27/2)