Jokowi: Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding, Saya Akan Bersikap

Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan peluncuran uang rupiah baru di Gedung Bank Indonesia

"Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017) pagi.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait.

"Sekarang ini biar menteri dulu," ujar Jokowi.

Pada dasarnya, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah.

"Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis," ujar Jokowi.

"Namun, ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia menyatakan tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan tetap akan berpegang teguh pada status Kontrak Karya (KK).

Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihan jika tidak ada jalan keluar dari kedua pihak.

Terkait upaya negosiasi dengan pemerintah yang belum menemui titik terang, Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut.

Freeport mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, Jumat (17/2/2017). Ketentuan itu diatur dalam KK, khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa.

Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari status KK menjadi status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu.

Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin.

Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku.

Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51 persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat.

Artikel asli

Ini dia orang yang selalu membuat resah di jalan Timika-Pomako

Wene Doga, pria paruh baya yang berumur 29 tahun itu sering meresahkan masyarakat yang berada di Jalan Timika-Pomako. Pria yang berasal dari suku amungme ini bekerja sebagai wiraswasta, tetapi tidak pernah jelas apa yang sebenarmya dia kerjakan.

Wene Doga

Setiap harinya, wene sering terlihat di Jalan Timika-Pomako, entah apa tujuan nya yang sebenarnya. Pada suatu kesempatan, dia terlihat sedang melaksanakan orasi-orasi tentang Papua Merdeka atau KNPB. Setiap ada orang yang lewat atau melintas di depannya selalu diberhentikan dan diajak bicara tentang Papua merdeka, padahal tidak semua orang percaya dan senang terhadap hal itu.

“Kadang tong merasa takut lewat jalan itu, apalagi tong lihat Wene pu muka, lebih baik tong putar jalan jadi, daripada tong dengar dong bicara,” cerita salah satu penduduk yang hendak melewati di depan wene tetapi tidak jadi dan berbalik arah di jalan Timika-Pomako itu.

Wene Doga saat melakukan aksinya di Jalan Timika-Pomako

Wene memang sudah lama tergabung dalam KNPB Timika, mungkin dia adalah salah satu personel yang ditunjuk untuk menyuarakan tentang KNPB di jalan-jalan. Dia berusaha mempengaruhi masyarakat yang melintasinya untuk bergabung dan mengikuti kegiatan KNPB. Dia telah menghasut masyarakat untuk melawan pemerintah dan lepas dari NKRI.

“Dong pu mulut besar dan kasar, dong paksa-paksa tong yang lewat untuk ikut KNPB, lama-lama masyarakat di sini takut, dong ancam-ancam tong pu anak juga” tambah masyarakat menjelaskan.

Hal yang tidak bisa dimaafkan lagi adalah wene suka memaksa anak-anak sekolah untuk bolos dan mengikuti kegaitan KNPB. Anak-anak sekolah itu diiming-imingi akan diberikan uang, tetapi sampai selesai acara anak-anak itu pun tidak diberikan uang sama sekali.

Gelar Rapat Tertutup, KNPB Rencanakan Sebar Issu di Papua

Masih dengan cara yang sama, kelompok anti pembangunan Papua (KNPB) kembali menggelar rapat-rapat gelap yang bertujuan menipu dan membodohi mayarakat di Provinsi Papua bahwa mereka selama ini memperjuangkan hak-hak orang Papua yang faktanya telah merdeka bersama Indonesia.

Beberapa nama yang sering menentang dan menolak secara terang-terangan adanya pembangunan di Provinsi Papua yakni Victor Yeimo, Sem Awom, Markus Haluk, Ogram Wanimbo, Naftali Tebay dan Melianus Wantik serta 73 simpatisan KNPB yang telah diketahui aparat kepolisian melakukan rapat tertutup di Asrama Biak, Padang Bulan Abepura, Kota Jayapura.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan tentang penyebaran issu (berita bohong) tentang referendum Papua yang saat ini diserahkan pada organisasi yang berisikan pengangguran yang sering melakukan aksi palang jalan dengan minta sumbangan di daerah Perumnas IV Jalan Alternatif Waena – Jayapura yakni KNPB.

Salah satu mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) yang tinggal di Asrama Biak, Andre Mofu meresa resah jika lingkungan tempat tinggalnya dijadikan sebagai tempat pertemuan organisasi illegal tersebut. Ia berharap agar aparat kepolisian dapat membantu menjaga keamanan baik di asrama dan di lingkungan sekitar asrama.

Kapolres Jayapura AKBP Tober Sirait S.IK

Kapolres Jayapura AKBP Tober Sirait S.IK saat ditemui di kantornya membenarkan hal tersebut, “kami telah mencium rencana mereka, dan hanya kami pantau saja, agar pada saat yang tepat dapat kami langsung ringkus seluruhnya. Masyarakat Papua punya hak untuk mendapatkan kehidupaan yang aman tanpa gangguan dari KNPB, di situlah tugas kami untuk mewujudkannya”.

Sirait juga menghimbau pada masyarakat Papua khususnya Jayapura agar segera melaporkan jika melihat gerakan tambahan dari organisasi ilegal ini dan tidak perlu mempercayai cara-cara mereka menipu masyarakat Papua dengan issu issu yang sengaja mereka sebarkan untuk membuat situasi keamanan di Kota Jayapura tidak kondusif

Artikel asli

Fiji Tegaskan Komitmen Dukung Papua Adalah Bagian NKRI

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan Fiji Hon Ratu Inoke Kubuabola di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), guna membahas peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Hal tersebut dibenarkan secara langsung oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

Menurut Ryamizard, kunjungan tersebut merupakan kunjungan bilateral meningkatkan hubungan diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Fiji yang sudah terjalin cukup lama. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas masalah nasional maupun internasional yang sekarang ini sedang bergejolak.

“Dalam pertemuan tersebut yang kita sampaikan adalah, diharapkan tidak ada perang sesama negara. Musuh kita bersama adalah Radikalisme dan Premanisme, kita perangi bersama. Ancaman nyata bencana alam, pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, ancaman dunia cyber, narkoba, itu ancaman setiap negara dibahas," kata Ryamizard.

Selain itu dia juga menyatakan, selama kunjungan di Indonesia, Menhan Fiji berkunjung ke beberapa fasilitas militer yang dimiliki TNI. Seperti kunjungan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaiam (PMPP) TNI di Sentul dan menghadiri Indo Defence 2016. Ryamizard mengatakan, Fiji sangat tertarik untuk membeli kapal dan senjata ringan buatan Indonesia.

Mantan KSAD itu juga menyinggung sikap Fiji yang merupakan salah satu negara di Kepulauan Pasifik yang menolak mendukung Papua untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). Ryamizard mengapresiasi langkah Fiji yang bersikap tegas terkait Papua yang dianggap bagian tak terpisahkan dari NKRI.

Menteri Pertahanan dan Keamanan Fiji Hon Ratu Inoke Kubuabola

"Fiji tidak dukung (Papua gabung MSG). Vanuatu dan Solomon yang mendukung. Fiji sampaikan komitmennya untuk dukung Papua tetap dalam bagian NKRI," katanya.

Ryamizard pun mendorong agar Fiji juga dapat melobi negara tetangganya yang berupaya mendukung Papua untuk masuk MSG. Pasalnya, ia menegaskan, hubungan baik antara kedua negara juga harus ditandai dengan saling mendukung kedaulatan masing-masing.

"Jadi kita semua berbicara masalah perdamaian, artinya ingin damai, yang grup ini (negara pendukung Papua gabung MSG) mau ribut, tolong (Fiji) kasih tahu," katanya.






Artikel asli

Dari Jayapura Menuju Biak, KNPB Coba Tipu Masyarakat Papua Lagi

Senin (21/2) pukul 09.30 WIT tadi pagi terlihat tokoh militan KNPB berada di Bandara Sentani Jayapura. Dilihat dari data keberangkatan penumpang di bandara, tujuan mereka adalah Biak. Menurut informasi yang beredar mereka berencana untuk menggelar workshop KNPB di sana.

Sebelumnya, pada hari Minggu (20/2) sekitar pukul 14.00 s.d 17.00 WIT telah dilaksanakan pertemuan tertutup oleh 3 Fraksi ULMWP (PNWP, NRFPB dan WPNCL). Di dalam pertemuan itu terlihat beberapa tokoh KNPB Pusat maupun wilayah seperti Victor Yeimo, Sem Awom, Markus Haluk, Ogram Wanimbo, Naftali Tebay dan Melianus Wantik. Pertemuan yang dilaksanakan di Asrama Biak-Padang Bulan Abepura Jayapura iyu dihadiri oleh sekitar 73 orang simpatisan.

Dalam pertemuan tertutup itu, dirumuskan bahwa agenda dalam negeri mereka akan difokuskan kepada KNPB. Rencananya KNPB akan berkeliling untuk berdiskusi dengan kodap-kodap TPN OPM terkait penyatuan pendapat untuk referendum. Tetapi sebelum itu, mereka berencana melakukan pertemuan/workshop di Biak.

Kapolres Jayapura AKBP Tober Sirait S.IK

“Kami telah mencium rencana mereka, sengaja hanya kami pantau saja, agar pada saat yang tepat dapat kami langsung ringkus seluruhnya. Masyarakat Papua punya hak untuk mendapatkan kehidupaan yang aman tanpa gangguan dari KNPB, di situlah tugas kami untuk mewujudkannya” ujar Kapolres Jayapura AKBP Tober Sirait S.IK saat ditemui tadi siang di Kantornya.

Kapolres Biak Numfor AKBP  Hadi Wahyudi S.IK

“Saya sudah dihubungi oleh Kapolres Jayapura terkait masalah KNPB ini. kami sudah menyiagakan personel dan menyebar personel di titik-titik yang kemungkinan dijadikan tempat pertemuan. Di Biak ini pernah dijadikan tempat pertemuan penting oleh para separatis itu dan saya pastikan itu tidak akan terulang kembali” tegas Kapolres Biak Numfor AKBP  Hadi Wahyudi S.IK menjelaskan.

Ribuan Warga Meriahkan Semarak HUT Merauke

Arak-arakan merah putih dan berbagai kostum membanjiri jalan Achmad Yani hingga Jalan Trikora, Merauke. Pagi tadi, Sabtu (18/2) telah dilaksanakan peringatan HUT Merauke yang ke 115. Pada HUT Merauke tahun ini mengambil tema Kita Tingkatkan Stabilitas Keamanan, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Mengangkat Serta Meningkatkan Identitas Budaya Dan Kearifan Lokal.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, acara HUT Merauke kali ini juga diperingati dengan acara Pawai Gerak Jalan. Kegiatan tersebut diikuti -+ 3000 peserta pawai gerak jalan dari SD, SMP, SMA, Mahasiswa, dan Pegawai negeri di Merauke. Pawai gerak jalan dimulai pada pukul 09.00 WIT tadi pagi, start dari jalan Achmad Yani dipimpin oleh Sunaryo Wakil Bupati Merauke dan Finish di Gedung Negara di Jalan Trikora disambut oleh Frederikus Gebze (Bupati Merauke).

Berdasarkan tema HUT Merauke tahun ini, maka dalam pawai gerak jalan ini terlihat masyarakat merauke menggunakan pakaian khas suku mereka masing-masing. Selain itu mereka juga membawa bendera dan hiasan yang bernuansa merah putih sebagai wujud bahwa walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, mereka disatukan oleh identitas  sebagai bangsa Indonesia dan dapat hidup bersama di Merauke.

Setelah melaksanakan pawai, acara dilanjutkan dengan hiburan dan ramah tamah. Terlihat kebersamaan dan keakraban  warga Merauke di acara tersebut. Masyarakat dari berbagai latar belakang suku yang tinggal di merauke kini berbaur menjadi satu untuk memeriahkan HUT merauke tersebut.

“Seluruh warga Merauke datang dan turun ke jalan, mereka memakai pakaian khas suku mereka masing-masing, berbaur menjadi satu dibalut dengan merah putih di mana-mana. Hal ini menandakan bahwa di Merauke telah terjalin ikatan yang kuat antara warga asli dan pendatang, bahu-membahu membangun Merauke.” Cuplikan kata sambutan Frederikus Gebze (Bupati Merauke) pada acara peringatan HUT Merauke tersebut.

PIF layangkan surat kepada Pemerintah Indonesia !!!

Setelah melaksanakan kunjungannya di Papua selama 3 hari, Penasehat Politik dan HAM Pasific Island Forum (PIF), Mr. Alfred Soakai telah kembali ke Fiji pada hari kamis (16/2) kemarin. malam sebelum keberangkatan, Alfred menyempatkan diri untuk menulis sebuah surat yang berisi kesan dan pesannya selama berada Jayapura, Papua.

Berikut surat yang dituliskan oleh Alfred Soakai :

surat asli tulis tangan Mr Alfred Soakai, Penasehat Politik dan HAM Pasific Island Forum (PIF)

(15 Februari 2017)

Kesan dan Pesan

Pertama kali mengunjungi Papua, khususnya Jayapura, untuk terlibat pada Kunjungan Pilkada di Indonesia, untuk pemilihan Walikota dan Bupati, Saya sangat terkejut dengan pembangunan Provinsi Papua.

Indonesia adalah negara yang luas dan beragam dan saya berharap akan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengertian saya tentang masalah- masalah yang ada.

Saya bersyukur atas keramahan dari Pemerintah Indonesia dan kehangatan penduduknya. Saya ingin mengucapkan terima kasih  kepada Kemenpolhukam, Bapak Messek, Bapak Joku, Bapak Sidik, Bapak Niko, Bapak Johnson

Alifileti Soakai

Penasihat Politik PIF

Dari kiri ke kanan : AKBP Gustav, Niko Jakarilimena, Ana (Staf polhukam), Bupati Jayapura, Mr. Alfred Alifileti Soakai, Kol. Sidik (Staf Polhukam), Letkol Mahbub

Alfred tiba di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2017 menggunakan pesawat Garuda dari Jakarta. Kedatangannya disambut oleh staf Polhukan di Bandara Sentani Jayapura. Kunjungan Penasehat Politik dan HAM Pasific Island Forum (PIF) ini untuk meninjau proses Pilkada di kota Jayapura sebagai bahan pembanding bagi negara-negara yang tergabung dalam PIF. Agenda selanjutnya, pada bulan Juni dia akan berangkat menuju Port Moresby PNG untuk meninjau pilkada di kota tersebut.

PIF Akui Kedaulatan Indonesia atas Papua, KNPB Stop Tipu Lagi

Penasehat Politik dan HAM Pasific Island Forum (PIF), Mr. Alfred Soakai

KNPB Pusat melaksanakan rapat pada hari selasa (14/2) lalu. Salah satu point dari pertemuan itu adalah menyatakan bahwa utusan khusus dari PIF akan memantau situasi Pilkada di Papua, namun agenda utama adalah mendengar langsung apa yang sedang terjadi di West Papua, dan hasilnya akan di bahas di Kantor PIF.

Terkait berita itu, redaksi berusaha menemui perwakilan PIF yang datang ke Papua pada hari Rabu (15/2) kemarin. Kedatangan Penasehat Politik dan HAM Pasific Island Forum (PIF), Mr. Alfred Soakai di Kota Jayapura mulai 13 Februari 2017 adalah untuk monitoring Proses pelaksanaan Pilkada dan sejauh ini belum ditemukan indikasi kegiatan lain.

Alfred Soakai (kiri) dan redaksi

Pemilik nama asli Alifileti Siaosi Soakai ini mengatakan bahwa sudah banyak perubahan di Papua. Infrastruktur, jalan, bangunan, pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua sudah menunjukan peningkatan kualitas maupun kuantitas. Pemerintah Indonesia telah berhasil membangun Papua dengan baik sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman di sini.

“Jalan di Papua sudah Bagus, pembangunan luar biasa. Saya merasa terhormat dengan sambutan yang diberikan oleh Pemerintah” Alfred mulai memberikan tanggapan dengan bahasa inggris.

Kemudian Alfred lanjut menjelaskan bahwa saat ini PIF lebih concern terhadap masalah lingkungan/perubahan iklim. Alfred pernah membaca tentang Free West Papua, tapi dia tidak terlalu percaya karena menurutnya terlalu mengada-ada. Dia menyebutkan kadang di tulisan itu disebutkan ada 100 ribu korban HAM, namun pada kenyataannya hanya kurang dari 10 orang.

Jadi selama ini tidak benar cerita yang didongengkan oleh KNPB dan para aktivisnya. Sama sekali tidak ada usaha dari KNPB maupun ULMWP untuk mendorong PIF agar mengusut permasalahan HAM di Indonesia. Karena PIF sendiri sudah memiliki data pelanggaran HAM itu. Bahkan seperti yang telah dikatakan oleh Alfred, PIF tidak percaya kepada Free West Papua karena terlalu megada-ada.

kiri ke kanan : Alifileti Soakai, Franz Albert Yoku, Niko Jakarilimena, Kol Sidik, Istri Franz Albert Yoku

Dalam wawancara dengan Political Advisor For PIF ini, Mr Alfred Soakai mengeluarkan statement yang intinya, secara resmi sikap PIF adalah mengakui kedaulatan Indonesia dan Papua merupakan bagian dari Indonesia. Tentang dukungan Vanuatu dan Salomon Island itu bersifat personal dan tidak begitu diperhitungkan di Dewan PIF. PIF hanya memperhatikan jika ada pelanggaran HAM di Papua, namun ini untuk kebaikan semua pihak.

“Masalah kemerdekaan Papua tidak pernah dibahas di PIF, dan PIF tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua” Alfred mengakhiri pernyataanya.

George Saa, pemuda Papua dengan prestasi 'sangat spesial'

George Saa, tengah mengambil gelar master di Birmingham, Inggris

Pemuda Papua, George Saa, juara lomba fisika dunia, prestasi yang disebut "sangat spesial" oleh seorang akademisi, mengatakan ia tetap ingin kembali ke tempat asalnya dengan ilmu yang didapat di luar negeri.

George, yang saat ini melanjutkan studi S2 teknik material di Inggris, mendapatkan sejumlah tawaran beasiswa setelah menang dalam kompetisi dunia First Step to Nobel Prize dalam Fisika pada tahun 2004, saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

Ia melanjutkan studi dengan gelar sarjana dalam bidang bidang Aerospace Engineering di Florida, Amerika Serikat setelah lulus SMA.

Masalah finansial - tak ada ongkos ke sekolah dan pembayaran uang sekolah- sempat membuatnya tak bisa ke sekolah, namun George menyatakan "selalu ada jalan untuk menimba ilmu" dan "uang bukan segalanya".

Profesor Yohanes Surya, pakar fisika dan pelatih tim Olimpiade Fisika Indonesia, menyebut prestasi George 'sangat spesial' karena memiliki ketekunan dan inteligensi untuk memecahkan masalah.

Sekolah dan makan siang gratis di Papua

"Ia menemukan cara menghitung hambatan dari suatu rangkaian tak hingga dari bentuk segi enam. Segi enam beraturan menjadi dasar pembuatan sarang lebah. Pasti ada sesuatu yang menarik dari geometri sarang lebah," kata Yohanes kepada BBC Indonesia.

"Nah perumusan Saa ini nantinya akan terpakai kalau orang sudah mampu memanfaatkan rangkaian elektronik berbentuk rangkaian sarang lebah ini."

"Prestasi Saa tentu saja sangat spesial. Tidak mudah untuk melakukan penelitian ini. Saya lihat sendiri bagaimana ia kerja keras mengatasi berbagai kesulitan yang timbul....Lomba penelitian the First Step itu menuntut kesabaran, ketelitian, ketekunan dan intelegensi yang baik untuk memecahkan masalah yang ada," tambahnya.

George sendiri mengatakan dalam tiga sampai lima tahun ke depan ingin masuk ke institusi riset di Indonesia untuk "menggabungkan teknik dirgantara dengan teknik mesin" yang ia pelajari.

Gelar Sarjana di bidang teknik penerbangan di Florida, AS.

Mimpinya untuk diterapkan di Papua termasuk sekolah dasar yang digratiskan dan dengan makan siang.

"Menurut saya, sekolah dasar harus digratiskan, anak sekolah di jemput tiap hari pulang perginya. Makanan siang di kasih gratis di sekolah, dan program pembimbingan khusus disediakan untuk ketrampilan khusus. Ini untuk SMP-SMA," kata George.

"Untuk universitas, saya memimpikan dan ingin menginisiasi penelitian berkolborasi dan sistem database riset yang lengkap. Untuk Papua, di kampus-kampus, saya ingin menciptakan design center dengan small-scale manufacturing capability. Tujuan saya, yakni 'product creation' yakni penciptaan produk berbasis teknologi yang akan sangat menguntungkan untuk daerah dalam berbagai aspek misalnya ekonomi dan bisnis," tambahnya.

Dalam segmen #KabarDariInggris di Facebook BBC Indonesia, George antara lain ditanya apakah ingin kembali ke Indonesia dengan situasi yang disebut "marak intoleransi."

Inilah jawaban-jawaban George untuk pertanyaan di Facebook BBC Indonesia

Leonhardt T. Anggara: Dengan keadaan Indonesia sekarang ini yang sedang marak intoleransi, apakah kamu tetap bersedia kembali ke Indonesia?

George Saa: Tetap balik. Intoleran ini hanya sedikit bagian kecil di negara kita dan cukup dibesarkan oleh media TV internet...Masih banyak orang kita yang toleran kan?

Putri Yhani Utami: Ketika waktu kecil dulu yaitu masa SD dan SMP apakah Anda termasuk termasuk anak yang rajin belajar?

George Saa: Saya dulu jarang belajar di rumah walau selama di SD ranking 1 terus. Sebagai orang tua, dari apa yang saya lihat dari orang tua saya, kebebasan tetap diberi. Tetap memberikan arahan kepada anak.

Siti Halwah: Selain menggabungkan kedirgantaraan dengan teknik mesin yang kamu pelajari diluar negeri, akankah kamu bersedia berbagi ilmu yang kamu miliki di universitas yang tidak terlalu terkenal:

George Saa: Pernah berpikir mau jadi dosen kunjung ke Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Pasti ingin sekali.

Matheus Siagian: Semoga cerita mu bisa menjadi inspirasi buat banyak siswa siswi di Indonesia. Pertanyaan saya George , kalau kamu bisa kasih masukan kepada siswa siswi yg kesulitan belajar matematika atau fisika kira kira apa tips yg bisa mereka dapat dari kamu?

George Saa: Punya guru yg menginsipirasi dan bukan saja mengajar lebih penting dibanding metoda belajar kalau menurut saya.

Valerie Arisoi: Dengan berbagai permasalahan di Indonesia. Lebih khusus di Papua, mulai dari listrik.sampai ke masalah lainya seperti lingkungan dan teknologi industri. Apakan kaka (kakak) akan ke Papua dan berbagi ilmu di Papua ?

George Saa: Berbagi ilmu sudah pasti. Saya berpendapat, industri tidak berkembang di kita Papua itu salah satunya karena supply listrik dan stabil untuk operasi industri...Industri di Papua itu tidak bisa dibangun karena supply listrik ini. Kalau di BP, Freeport, meraka ok karena punya power plan sendiri. Nah, kita ini belum. Saat ini, kita di Papua belum ada indikasi good political will,

Bunda El Indira: George kebanggaankuh,,,,,besar sekali badanmu nak,,,ssehat ya,,,,jangan lupa klo da yg tanya kau orang mana jawab yang lantang,,,,,,INDONESIA punya!!!! OKE???

George Saa: Membacanya jadi tersenyum. Saya terima sarannya dan salam

Liliana Tanggu: Kisah hidupmu pasti akan saya ceritakan ke siswa siswi saya di Biak Numfor sehingga menjadi motivasi kelak mereka bisa sama sepertimu kalau bisa lebih hebat darimu..

George Saa: Salam dari Birmingham, Britania Raya, sukses mengajar Liliana

Fadhli Erlanda Arlan: Indonesia menanti George untuk berkreasi di Indonesia. Nah jika ada tawaran kerja dari lembaga riset di luar negri dengan fasilitas dan gaji lebih bagus, apakah George masih mau kerja di Indonesia?

George Saa: Fadhli, saya balik Indonesia, Papua

sumber : http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38897729?ocid=socialflow_twitter

Tabloid Jubi adalah Media Provokator dan Penuh Kebohongan, Segera CABUT dari Peredarannya!!!

Tabloid Jubi sering kali memuat berita-berita hoax yang bersifat manipulatif dan provokatif kepada masyarakat Papua. Menanggapi pemberitaan bohong dari media lokal Papua yakni Tabloid Jubi mengenai berita yang berjudul “Masyarakat Papua syukuri ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG” beberapa waktu lalu, akhirnya mendapat respon keras dari Sekretaris Jenderal MSG, Amena Yauvoli.

Sebagaimana kebiasaan ULMWP yang selalu menyebarkan berita manipulatif, publik dalam negeri tidak perlu percaya dan harus berhati-hati terhadap propaganda dan provokasi ULMWP. Dalam hal ini, media/jurnalis perlu memastikan kebenaran informasi.

Sekjen MSG menuntut agar media seperti Tabloid Jubi diperiksa dan diproses secara hukum karena telah melakukan pemberitaan bohong yang jelas dapat memicu masalah sosial yang ada di Papua. Tuntutan Amena Yauvoli tentu saja mengkerucut kepada Wesai H (reporter) dan Sdr. Victor Mambor (editor) yang tentunya adalah aktor dibelakang aksi pemberitaan bohong Tabloid Jubi.

Sekretaris Jenderal MSG, Amena Yauvoli

“Tidak ada ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG dan hingga saat ini tidak ada pemberian status keanggotaan penuh kepada ULMWP. Saya menuntut kepada pemerintah Indonesia agar segera memeriksa beberapa oknum Tabloid Jubi yang sengaja membuat pemberitaan palsu tersebut,” Tutur Amena, Selasa (07/02).

Menurut Amena, Pemberitaan tersebut merupakan klaim sepihak dan kebohongan yang disampaikan oleh ULMWP melalui Octavianus Mote, yang dengan mudahnya diambil sebagai sumber berita oleh Wesai H(reporter) dan Victor Mambor(editor).

“Selama ini ULMWP dan KNPB aktif melakukan penyesatan informasi untuk agenda politiknya semata, termasuk pengkondisian seolah-olah ULMWP yang merupakan representasi masyarakat Papua didukung dunia internasional, hal itu semakin membuat saya yakin bahwa ada hubungan antara ULMWP, KNPB dan Media Tabloid Jubi yang mempunyai itikad buruk bagi Indonesia,” Ucap Amena.

Terdapat kecurigaan bahwa selama ini Tabloid Jubi dibiayai oleh kelompok-kelompok separatis untuk terus menerus memberitakan pergerakan mereka di Luar Negeri. Kemungkinan dana sumbangan yang selama ini ditarik dari anggota KNPB dan PRD wilayah dialokasikan juga untuk Tabloid Jubi. Anehnya media ini selalu aman, padahal jelas-jelas berita yang disebarkan adalah berita bohong, provokatif dan bersifat separatis. Pastinya ada keterlibatan orang dalam atau pejabat pemerintah yang pro Papua merdeka untuk memback up tabloid tersebut. pihak kepolisian agar mengusut tuntas perkara Tabloid Jubi ini.

Masyarakat Papua dibuat resah karena pemberitaan yang dilakukan oleh Tabloid Jubi seolah-olah telah terjadi krisis kepercayaan kepada pemerintah dan adanya gerakan pembebasan Papua di Luar Negeri. Padahal itu semua bohong, yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah kehidupan yang layak, peningkatan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan kesehatan masyarakat. bukan iming-iming kemerdekaan, karena semua orang di Papua sudah sadar, bahwa kita sudah merdeka, merdeka dibawah NKRI.

Puron Okiman Wenda Kembali Menebar Teror di Lanny Jaya

Puron Okiman Wenda

Situasi Lanny Jaya kembali mencekam pasca tersiar kabar tentang rencana penyerangan kepada aparat keamanan dan masyarakat non suku asli Papua di sana. Kabar penyerangan itu sudah tersebar dari mulut ke mulut di lingkungan masyarakat Lanny Jaya semenjak awal Februari lalu.

Senin (7/2), Masyarakat Lanny Jaya kembali resah dan ketakutan akibat teror penyerangan yang disebar oleh kelompok anti Pemerintah pimpinan Puron Okiman Wenda dan Enden Wanimbo. Kelompok itu berencana akan mengumpulkan kekuatan baik anggota dengan senjatanya dalam minggu ini kemudian akan melaksanakan penyerangan di wilayah Lanny Jaya.

“Saya sudah dengar berita ini sejak 2-3 hari lalu, saya kira hanya bohong, tapi melihat banyak orang suku asli bergerombol naik turun, saya jadi takut juga” ungkap salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Habema.

Berita yang tersebar adalah kelompok itu akan menyerang sekitar Jalur Habema, jalur tolikara ke Puncak Jaya, Jalur ke Kab Memberamo Tengah dan Jalur Pirimr ke Lanny Jaya. Sasarannya adalah aparat keamanan atau masyarakat non suku asli Papua yang melintas.

Kini masyarakat sekitar Lanny Jaya kebanyakan diam di dalam rumah masing-masing. Aktivitas perdagangan pun tidak terlalu ramai, mereka berpikir berulang kali untuk bepergian melewati jalur-jalur tersebut. Aparat kepolisian tampak sudah menempatkan personelnya di beberapa titik pada jalur-jalur yang menjadi titik sasaran.

Kapolres Lanny Jaya, AKBP Ali Sadikin SH. MAP. M.Si. (kiri)

“Kami bekerja sama dengan pihak TNI untuk mengamankan Jalur Habema untuk penyiapan rencana kunjungan Presiden RI ke sini juga untuk menjaga keamanan masyarakat agar terhindar dari ketakutan oleh teror yang disebar kelompok Puron di Lanny Jaya” ujar Kapolres Lanny Jaya, AKBP Ali Sadikin SH. MAP. M.Si.

Simon (36th) Korban Penembakan yang dilakukan oleh kelompok Puron Okiman Wenda (POW)

Kejadian sebelumnya, kelompok Puron telah melakukan penembakan terhadap pekerja jalan dan membakar sejumlah alat berat di Kabupaten Lanny Jaya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015. Selanjutnya mereka melakukan penembakan kembali kepada karyawan PT As Jaya hingga tewas akibat tembakan di kepala di Desa Kome, Distrik Malagreneri, kawasan yang berbatasan dengan Distrik Kuyagawe, Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 22 Agustus 2016.

TIDAK ADA GENOSIDA DI PAPUA

ULMWP akhir-akhir ini selalu mengeksploitasi tuduhan yang tidak berdasar tentang genosida di Papua sebagai strategi untuk mendapatkan simpati dari Pemimpin negara-negara  Pasifik. Meskipun demikian, akal sehat akan selalu mampu membedakan antara kenyataan sesungguhnya dari berbagai kebohongan. Jika kita kembali pada tahun 1948 tentang Konvensi Genosida dan perkembangan nyatanya di Papua, Indonesia, maka akan terungkap bahwa apa yang selama ini disebut genosida tidak pernah terjadi.

Mayoritas anggota MSG, kecuali PNG, dan termasuk tambahan Fiji, tidak terlibat dalam penandatangan Konvensi Genosida 1948. Begitu juga Indonesia, yang bukan merupakan pihak yang terlibat.

Ada 2 unsur dasar dari konvensi tersebut yang perlu dipenuhi sebelum suatu niat dapat dianggap sebagai tindak genosida. Yang pertama adalah unsur kesengajaan (yang dalam konteks kriminologi akan memenuhi syarat sebagai mens rea). Yang kedua adalah unsur tindakan untuk melakukan genosida (yang konteks kriminologi akan memenuhi syarat sebagai actus reus).

Konvensi Genosida 1948 menetapkan bahwa "Genosida berarti setiap tindakan berikut komitmen, dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan, atau sebagian, nasional, etnis, ras, atau kelompok agama.

Dapat langsung disimpulkan pada, apakah ada "niat" (mens rea)  dari Indonesia untuk melakukan genosida di Papua ? Karena semua kebijakan Indonesia terhadap Papua adalah untuk kepentingan pembangunan provinsi Papua itu sendiri.

Bagaimana seseorang dapat menyatakan bahwa Indonesia memiliki niat untuk menghancurkan secara keseluruhan, atau sebagian, orang Papua sebagai kelompok, jika, sebagaimana tertulis dalam semua hukum dan peraturan, bahwa kebijakan Indonesia terhadap Papua adalah untuk mengembangkan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Papua sebagai sebuah kelompok. Sebagai contoh, selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah mengeluarkan Otonomi khusus di Papua. Penyediaan yang diformulasikan untuk menjamin, tidak hanya kelangsungan hidup orang Papua, tetapi perkembangan penuh penghidupan mereka.

Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Papua termasuk ke dalam rencana kerja dari percepatan dan perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia (dikenal sebagai MP3EI). Lebih lanjut Presiden membentuk badan khusus yang dikenal sebagai Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 66 tahun 2011. Sejak itu berbagai program afirmatif diperkenalkan ke Papua.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, cukup jelas terlihat bahwa Papua adalah prioritas. Melalui visi Nawa Cita, khususnya visi untuk mengembangkan Indonesia dari pinggiran, Papua adalah salah satu  yang paling penting. Sangat tidak jelas, jika menuduh Indonesia melakukan tindak genosida, apalagi sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi, beliau telah mengunjungi Papua sebanyak enam kali.

Unsur "tindakan" (actus reus)  untuk melakukan tindakan genosida juga tidak dapat dibuktikan. Ini dapat dengan mudah dilihat dari ketidakcocokan kebijakan Indonesia di Papua dan pengertian genosida menurut konvensi.

Unsur utama dari tindakan yang sebenarnya (actus reus)  genosida adalah "adanya pembunuhan kelompok".

Tidak ada unsur seperti dalam kebijakan Indonesia di Papua. Kita perlu mengakui masih adanya pada orang-orang yang bermimpi kemerdekaan Papua melalui perang gerilya. Tantangan keamanan di Papua telah direspon dengan pendekatan soft power pemerintah (yaitu pendekatan persuasi politik bagi mereka yang mengangkat senjata untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat secara damai). Pada saat yang sama, Pemerintah juga menegaskan pendekatan hard power yang terukur, dalam bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan dalam kerangka hukum, termasuk sistem peradilan dan di bawah pengawasan Komnas HAM dan masyarakat sipil lainnya. Metode ini tidak hanya diterapkan di Papua tetapi di seluruh Indonesia. Masyarakat Internasional sangat memuji perkembangan positif ini. Seperti, pada Juli 2014, laporan Bank Dunia yang dikeluarkan berjudul "Bagaimana Konflik besar mereda: bukti dari Indonesia"

Unsur lain dari tindakan genosida adalah "menyebabkan kecacatan tubuh serius atau mental untuk anggota kelompok".

Tidak ada Kebijakan Indonesia seperti itu di Papua. Sebaliknya, kebijakan dari Indonesia, baik pemerintah pusat atau provinsi untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik ke provinsi. Menurut BPS, ada 534 pusat kesehatan masyarakat tersedia di papua.

Menurut konvensi lain dari genosida adalah "Pembebanan yang disengaja pada kondisi kehidupan kelompok yang membawa kehancuran fisik di keseluruhan atau sebagian".

Apa yang terjadi di Papua adalah sebaliknya. Papua dan Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat (IPM)  telah meningkat dari 60,9 pada tahun 2004 menjadi 66,3 pada tahun 2013 dan dari 63,7 pada tahun 2004 menjadi 70,6 pada tahun 2013. Provinsi Papua Barat bahkan telah melampaui rekor HDI dari provinsi lain seperti NTT dan NTB. Peningkatan IPM di Papua telah ditopang oleh peningkatan kualitas kesehatan masyarakat seperti yang disebutkan sebelumnya.

Tindakan genosida juga mengindikasikan adanya "langkah-langkah mengesankan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran kelompok dan juga secara paksa memindahkan anak dari kelompok ke kelompok lain".

Tidak ada kebijakan seperti itu di Papua. Faktanya adalah ada perbaikan pada harapan hidup di Papua . Misalnya, pada tahun 2011-2013, harapan hidup di Provinsi Papua tercatat dari 68,85 ke 69,13, sedangkan di Provinsi Papua Barat tercatat dari 68,81 ke 69,14. Pada saat yang sama tingkat kematian di Papua telah berkurang dari 105 pada tahun 1980 menjadi No. 54 di 2012. secara umum, ada juga peningkatan tingkat kesuburan di Papua.

Kesimpulannya adalah: TIDAK ADA PEMBUNUHAN MASSAL DI PAPUA

Aloysius Selwas Taborat

Aloysius Selwas Taborat  dan Florentino Mara

Aloysius berasal dari Maluku, Indonesia, meraih S2 nya di Sekolah Hukum di Washington, American University.

Florentino Mara berasal dari Papua  Indonesia.

Mereka adalah analis hubungan Internasional, berbasis di Manokwari dan Jakarta

Artikel Asli

ULMWP telah Diterima menjadi Anggota Tetap MSG itu HOAX !!!

Setelah gagal menyelenggarakan pertemuan di Markas Marvic PNG tanggal 27 januari 2017, Benny Wenda cs mulai beraksi kembali menyebar berita-berita palsu dan bohong mengenai diplomasi mereka di luar negeri. Semula mereka berencana mendirikan Pemerintahan Transisi berikat para pejabatnya untuk menglihkan isu ULMWP yang selalu ditolak mentah dengan bukti dan keterangan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dikarenakan pertemuan di Markas Victoria tidak jadi, maka akhirnya mereka pun kembali menebar berita palsu sekitar ULMWP yang telah diakui dan ditetapkan menjadi full member MSG.

Redaksi telah menghubungi pihak Kementerian Luar Negeri di Jakarta untuk mengkonfirmasi kebenaran berita yang telah beredar saat ini. Berikut adalah berita-berita hoax karangan Benny Wenda cs dan konfirmasi kebenarannya dari Kementrian Luar Negeri :

Analis Sektor Politik Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono

BERITA HOAX : ULMWP telah diakui MSG dan telah ditetapkan menjadi full Member MSG.

KEMENLU RI : TIDAK BENAR, Fiji dan PNG menolak, dan penetapan harus melalui Leaders' Summit, Analis Sektor Politik Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono menyampaikan bahwa hasil komunikasinya pada 19 Desember dari Honiara menerangkan beberapa poin. Pertama MSG tidak mengagendakan Konferensi Tingkat Tinggi (Summit), kedua Sekretariat MSG hanya mengagendakan pertemuan untuk membahas tentang Senior Official Meeting (SOM) pada 20 Desember 2016 dan dilanjutkan dengan agenda Foreign Ministerial Meeting (FMM) pada 21 Desember 2016.

Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama

BERITA HOAX : Ketua MSG Mannassah Sogavare telah lakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Fiji dan Vanuatu sampaikan bahwa ULMWP telah full Member di MSG dan diakui 3 negara yaitu Salomon Island , Vanuatu dan Kanaki

KEMENLU RI : TIDAK BENAR, Perdana Menteri Solomon tidak ada di tempat karena sedang melaksanakan tur ke negara-negara Melanesia. Perdana Menteri Fiji dengan tegas menolak ULMWP. Fiji juga menegaskan bahwa tidak akan ikut campur dalam isu Papua. Bagi negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan ini, persoalan tersebut merupakan urusan kedaulatan sebuah negara yang tak bisa diintervensi negara lain. Komitmen itu terjadi dalam pertemuan bilateral antara DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dilakukan di sela acara Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji.

BERITA HOAX : Rencana tahun 2017 yaitu dekolonisasi yang akan didorong oleh ULMWP

KEMENLU RI : TIDAK BENAR, Dekolonisasi adalah lepasnya negara-negara jajahan dari tangan negara penjajah, sedangkan Papua saat ini sedang tidak dijajah. Papua merupakan salah satu Provinsi di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Papua hidup bebas dan dipimpin oleh masyarakat asli nya. Masuknya Papua menjadi bagian dari NKRI pun sudah melalui tahap yang disetujui PBB (1 Mei 1963 UNTEA PBB menyerahkan Papua ke Indonesia).

BERITA HOAX : Sekjen ULMWP Oktovianus Mote beserta petinggi Vanuatu telah lakukan pidato meminta dukungan dari 78 negara khususnya di Afrika kepada ULMWP.

KEMENLU RI : TIDAK BENAR, tidak ada satu pun data dan dokumentasi kegiatan di atas. Menurut laporan dari seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri bahwa tidak pernah ada kegiatan tersebut di negara-negara lain dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini.

BERITA HOAX : Petisi kemerdekaan West Papua akan dibawa oleh 6 orang berenang ke Danau Genoa bulan Agustus 2017 sepanjang 69 km . Petisi tersebut telah ditandatangani oleh 11.500 orang dari target seharusnya 10.000 orang.

KEMENLU RI : TIDAK BENAR, Petisi kemerdekaan West Papua adalah petisi online, tidak kuat dasar hukumnya karena tidak ada signifikasi yang sah, langsung dan dapat dipertanggungjawabkan. Petisi online tidak dapat menunjukkan dengan jelas satu per satu orang yang menandatanganinya.

Masih mau ditipu oleh ULMWP ???

Masih mau diperas oleh Benny Wenda ???

Artikel terkait :
- KNPB tipu-tipu lagi, ini buktinya !!!
- Fiji : Papua adalah bagian dari Indonesia, jangan diganggu gugat !!!